Categories: AransemenKajian

Fikih dalam Perspektif Pembaruan Hukum di Indonesia

Share

Menurut K.H. Ali Yafie dalam bukunya Menggagas fikih sosial secara garis besar, hukum Islam dapat dirinci dalam tiga hal:

pertama,

petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (ma’rifat) yang benar tentang Allah SWT dan alam gaib yang tidak terjangkau oleh pengindraan manusia. Hal tersebut dinamai ahkam syar’iyyah i’tiqodiyyah yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid (kalam).

Kedua,

petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada pada diri manusia. Supaya ia menjadi makhluk terhormat yang real. Hal tersebut dinamai ahkam syar’iyah khuluqiyyah, yang menjadi bidang garapan ilmu tasawuf (akhlak).

Ketiga,

ketentuan-ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis (‘amaliyah) dalam melakukan ibadah kepada Allah. Melakukan hubungan lalu lintas pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia dalam memenuhi hajat hidup. Melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga. Melakukan penertiban umum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Bidang ini dinamai ahkam syar’iyyah ‘amaliyyah, yang menjadi bidang bahasan ilmu fikih. Karena bidang ketiga ini menyangkut perbutan-perbuatan nyata dan praktis berlaku sehari-hari, maka bidang inilah mendominasi “hukum Islam” itu.

Baca Juga: Bijaksana Membawa Fikih

Pada perjalanannya umat Islam bertambah jumlahnya dan bertambah luas pula wilayah yang dihuninya. Menjangkau seluruh semenanjung Arabia dan daerah-daerah yang dibebaskan dari imperium Persia dan Romawi. Dalam masyarakat Islam seperti itu terbaurlah banyak etnis dan berbagai keudayaan. Maka untuk kemaslahatan masyarakat yang cepat sekali perkembangannya itu dibutuhkan pengaturan yang cermat. Keadaan yang demikian itu mendorong ditingkatkannya frekuensi penalaran di bidang hukum untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam hukum yang menata ketertiban dan keamanan masyarakat tersebut.

Dasar tradisi yang diletakan oleh Nabi Saw. seperti yang dilaksanakan oleh Mu’adz bin jabal, menjadi kesepakatan bulat yang mengikat (ijma’) di antara para sahabat nabi dan menjadi ketentuan umum dalam upaya penalaran di bidang hukum. Terlihat ada kecenderungan untuk melakukan upaya penalaran secara kolektif melalui musyawarah yang diadakan sewaktu-waktu oleh para khilafah.

Namun, karena luasnya wilayah dan banyaknya kasus yang perlu ditangani dan segera membutuhkan penyelesaian. Maka penalaran individual dari tokoh sahabat nabi yang sudah menyebar ke daerah-daerah dalam menjalankan tugas-tugas tertentu, menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan.

Pembagian Kelompok Rasionalitas

Perlu kiranya dicatat, bahwa penalaran di bidang hukum ini biasanya disebut ra’y. Pada periode tabi’in (periode sesudah sahabat nabi) sangat diperhatikan mencatat yurisprudensi dan interpretasi-interpretasi para sahabat nabi. Setelah tiba masa registrasi dan kondifikasi hukum-hukum Islam yakni pada periode munculnya imam-imam mujtahidin. Mulailah terbentuk pola-pola penalaran dan metode penalaran hukum Islam (fikih). Mencapai puncaknya ketika Imam Syafi’i memperkenalkan suatu pola penalaran metode pengolahan hukum yang utuh dan sistematik (dikenal kemudian dengan istilah ushul al-fiqh).

Pesatnya perkembngan teknologi pada abad 20, menjadikan seseorang bangga jika menyandang predikat rasionalis atau reformis, tanpa mengingat lagi akar historis dari kedua kata tersebut. Jika kata rasional kita pinjam untuk pengertian bebas, maka dunia Islam tercatat adanya kelompok rasionalis

Pertama,

para ahli pikir di bidang teologi (mutakallimin)

Kedua,

para ahli pikir di bidang filsafat murni atau ilmu pengetahuan alam (falasifahi)

Ketiga,

para ahli pikir di bidang hukum (fuqoha/mujtahidin)

Ketiga kelompok ini sama-sama memfungsikan akal untuk melakukan kegiatan berpikir dan menalar. Namun karena bidang garapannya berbeda-beda, maka masing-masing kelompok mempunnyai metode sendiri-sendiri.

Para ahli pikir di bidang hukum Islam menggunakan metode penalaran yang biasa disebut ijtihad. Selanjutnya para ahli pikir bidang teologi (ushuluddin) sasaran penalarannya bukan untuk merumuskan diktum-diktum hukum yang menyangkut perbuatan manusia dalam suatu tertib kehidupan beribadat dan muammalat, tapi sasaran penalarannya ialah memantapkan akidah tentang Allah dan alam ghaib, serta tentang rasul dan wahyu yang merupakan sendi dasar keimanan. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan keraguan yang sewaktu-waktu menggoda pikiran orang. Metode penalarannya disebut nazhar, yang wujud dan sifatnya berlainan dengan ijtihad, sebagaimana juga sasarannya yang berlainan.

Baca Juga: Birrul Walidain Ditinjau dari Kacamata Fikih

Pada dasarnya metode mutakallimin ini serupa dengan penalaran falasifah, kecuali dalam soal sasaran yang berbeda. Tokok-tokoh mutakallimin pertama yang dikenal dengan sebutan Mu’tazilah, yang sangat mengandalkan rasio, tercatat jasanya membela dan mempertahankan akidah Islam terhadap infiltrasi kaidah yahudi dan nasrani yang berbaju filsafat. Dan juga terhadap pengaruh negatif dari filsafat itu sendiri terutama menyangkut masalah metafisiknya. Dalam proses selanjutnya, tampil kelompok mutakalimin asy’ariyyah dan Maturudiyyah yang mengevaluasi lalu menormalisasikan ajaran Mu’tazilah, di kala pemikiran Mu’tazilah sudah menimbulkan akses besar pada zaman kekhalifahan Al-Ma’mun dari rezim Abbasiyah yang cenderung menjadikan ajaran Mu’tazilah satu-satunya doktrin akidah yang ingin dilaksanakan melalui kekuasaan pemerintahannya.

Faktor Pengantar Fikih

Dari beberap faktor menjadikan pengantar atas perkembangan ilmu fikih ke suatu periode lanjutan yang dikenal dengan metode taqlid (keterikatan). Periode ini, yang bersifat survival, berlangsung cukup lama sehingga menimbulkan anggapan yang banyak merugikan citra ilmu fikih. Tetapi mulai abad 13 Hijriah, terjadi lagi reformulasi dalam ilmu fikih, yang menandai datangnya dauruttaqnin (periode pengundangan) di mana materi fikih dituangkan dalam dalam rumusan perundang-undangan.

Hal ini terjadi sebagai respon atas perkembangan baru dengan munculnya negara-negara modern dari berkembangnya teori negara hukum (recht staat). Sebagian besar dunia Islam yang tadinya terbelenggu dalam kungkungan imperialisme, berangsur-angsur berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Untuk kepentingan pembaharuan hukum nasionalnya masing-masing, maka materi fikih yang telah berakar dalam kebudayaan hukum rakyat dan merupakan sumber kesadaran hukum nasionalnya masing-masing, dibutuhkan dalam penataan masyarakatnya, terutama dalam hukum keluarga.

Dalam memberikan respon atas perkembangan mutakhir dalam kehidupan dunia modern, maka para ahli fikih mulai mengembangkan cabang-cabang baru fikih, seperti al-fiqh al-dasturi, al-fiqh al-duali, al-fiqh al-mali, al-fiqh al-idari, al-fiqh al-jinai, fiqh al-ahwal al-syakhshiyah, yang menata ketentuan-ketentuan fiqhiyyah di bidang-bidang kosntitusi, kenegaraan, keuangan, administrasi negara, pidana dan perdata,dan untuk lebih memudahkan mencari materi-materi fikih yang dibutuhkan naka disusunlah ensiklopedi fikih (mausu’al al-fiqh Al-Islami).

Materi Hukum Fikih di Indonesia

Di Indonesia sendiri, materi hukum fikih sudah jauh berkembang ke dalam yurisprudensi, hukum kebiasaan, dan dalam pendapat umum, sehingga telah mempunyai akar yang kuat, baik dari sumber-sumber formal maupun sumber-sumber material dari hukum itu sendiri. Dalam menyongsong hari depan dan pembangunan dan pembinaan hukum nasional yang diarahkan kepada pembaharuan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang berakar dan berkembang dalam masyarakat, maka peran hukum Islam dan ilmu fikih tidak dapat dikesampingkan.

Fikih akan berperan jika ijtihad detempatkan secara profesional dalam rangka keutuhan ajaran Islam. Dan fikih sebagai produk ijtihad merupakan rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dari keutuhan ajaran Islam. Hukum Islam yang sudah merupakan bagian integral dari hukum di Indonesia ini, perlu diarahkan kepada dauruttaqnin untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar bagi para penuntut keadilan ni negeri ini, yaitu umat Islam warga negara kesatuan republik indonesia. Upaya yang demikian itu merupakan sumbangan positif bagi pembangunan nasional – khusunya di bidang hukum yang sedang dibenahi sekarang – dengan menatap masa depan yang lebih baik.


Nurfajri Silmi – Seni tablig Seniman NU

Tags: fikihijtihad