Categories: LiputanSimponi

Fatwa Nahdlatul Ulama: Upaya Melawan Sampah Masyarakat

Share

Bukan Nahdlatul Ulama (NU) kalau tidak bikin geger Indonesia. Sudah semestinya penulis beranggapan demikian. Organisasi Islam terbesar di dunia-bahkan menurut Kiai Marzuki Mustamar, juga terbesar di akhirat karena yang sudah meninggal masih teritung anggota NU. Dengan tandanya mendapat kiriman spesial doa tiap acara amaliyah keseharian warga NU. Organisasi yang didirikan oleh ulama Nusantara di antaranya Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, dan KH Bisri Syansuri senantiasa mewarnai perjalanan bangsa Indonesia terutama cerminan wajah umat Islam Indonesia yang inklusif.

Membicarakan soal fatwa, yang belakangan ini tampak silih berganti meramaikan jagad media mainstream kita. Dimana fatwa tak hanya keluarga dari  pendakwah-pendakwah baru, malah tidak sedikit masyarakat awam ikut juga berfatwa atas nama agama. Bahkan yang lebih kacau, ada yang berfatwa tidak sesuai bidangnya. Jadi perofesi pendakwah sekarang seolah-olah bisa berkomentar apa saja tanpa melihat kapasitas dan bidangnya. Sebelum itu baiknya kita mengambil hikmah dari tulisan Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang lebih populer dengan sebutan Gus Mus.

Beliau mengatkaan Fatwa akhir-akhir ini merupakan tren baru, bahkan sudah mirip dengan latah. Dulu, fatwa hampir identik dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang memang paling sering mengeluarkan fatwa. Fatwa yang dinilai sering tidak menjadi solusi, melainkan malah meresahkan. Jusuf Kalla waktu menjadi wakil presiden sampai berpesan dalam pembukaan Ijtimak Komisi Fatwa MUI agar jangan mengeluarkan fatwa yang meresahkan dan menjadi ketakutan baru, melainkan menjadi solusi.

Menjamurnya Fatwa Hukum

Tapi kini, fatwa tidak lagi menjadi monopoli MUI. Rupanya, MUI mendapatkan banyak saingan. Fatwa bermunculan dari berbagai penjuru, dari berbagai lembaga dan organisasi. Berbagai hal dan masalah difatwakan. Mulai fatwa tentang aliran sesat, bunga bank, golput, yoga, rokok, pembangkit tenaga nuklir, rebonding, prewedding, infotainment, ringtone ayat-ayat Alquran, Facebook, sampai naik ojek. (NU Online, Sabtu 15 Oktober 2016).

Baca Juga: Ghairu NU, Keliru dalam Seteru

Pendapat umum NU sendiri dalam memberikan solusi-solusi terhadap persoalan di masyarakat lebih menggunakan istilah rekomendasi. Lazimnya seperti yang disampaikan Kiai Haji Said Aqil Siroj, yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada lembaga lain yang bisa mengeluarkan fatwa selain Mahkamah Agung. Indonesia adalah negara yang berdasarkan konstitusi, bukan negara darul fatwa atau darul ifta seperti negara Arab yang memiliki mufti. Karena itu, hanya MA yang bisa mengeluarkan fatwa sebagaimana diakui oleh konstitusi negara.

Sampah Plastik

Kembali soal fatwa, menyikapi hasil Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) tentang sampah plastik yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi masalah baru untuk ekosistem lingkungan, yang tertutupi oleh kontroversi ketidakpahaman sebagian kecil masyarakat soal sebutan non-muslim, rekomendasi untuk menganti istilah kafir dalam hidup berbangsa bernegara dalam pergaulan sosial. Sebenarnya NU menyoroti hal yang sangat penting, lebih krusial dan maju ke depan dalam menyikapi persoalan lingkungan terutama soal sampah.

Berdasarkan data World Wide Fund for Nature (WWF) ada 570,000 ton sampah plastik yang mendarat di Laut Tengah setiap tahun. Hal tersebut juga setara dengan membuang 33.800 botol plastik ke dalam laut setiap menitnya. Menurut laporan Deutsche Welle (DW), dari 8,3 miliar ton plastik yang diproduksi antara tahun 1950 dan 2015. Hanya sembilan persen dari jumlah tersebut yang berhasil didaur ulang. Kebanyakan produk plastik yang diproduksi sebenarnya tidak bisa didaur ulang.

Indonesia sendiri menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/ tahun. Sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut sedang kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik.

Menjawab persoalan tersebut Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat pada akhir Februari 2019. Dalam agenda sidang komisi Bahtsul Masail Waqiyyah membahas bahaya sampah plastik hingga hukum membuang sampah sembarangan. Munas tersebut merekomendasikan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai pengguna haram hukumnya membuang sampah sembarangan.

Sejatinya, sejak 1994, NU sudah mengeluarkan fatwa haram terhadap tindakan pencemaran lingkungan baik udara, air, maupun tanah yang menimbulkan mudarat. Muktamar NU ke 29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jabar menyepakati bahwa tindakan tersebut termasuk perbuatan kriminal. Namun, hukumnya menjadi makruh bila tidak membawa mudarat, dan wajib ketika pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait.

Baca Juga: Khidmah Wathaniyah NU

Penulis optimis dan berharap apa yang menjadi rekomendasi Munas NU bisa menggerakan nahdliyin menjadi pelopor melawan sampah di masyarakat. Terutama mengubah mindset masyarakat terhadap bahaya sampah dalam jangka panjang demi keberlangsungan kehidupan ekositem bumi. Meskipun penulis  melihat setiap acara selawat akbar di Masjid Raya An-Nur Riau sampah jamaah Nahdlyiin masih berserak dimana-mana. Padahal panitia sudah sering menyampaikan untuk memungut sampah masing-masing jamaah. Ini yang harus menjadi pekerjaan pengurus NU serta banomnya di segala tingkatan untuk mensosialisasikan program pengurus NU pusat dalam menanggulangi bahaya sampah. Juga kesadaran warga Nahdlyiin sendiri tentunya dalam menghadapi personal lingkungan.

Program Sukses bersama NU

Jika kita mau kembali belajar dari sejarah tentang suksesnya program pemerintah yang mensosialisasikan dengan bekerja sama dengan NU pada tahun 60-an contohnya program Keluarga Berancana (KB) bisa dibilang pada mulanya gagal karena banyakanya masyarakat Indonesia yang enggan mengikuti program pemerintah tersebut. Ditambah penolakan argumentatif tokoh agama menggunakan dalil-dalil agama. Akan tetapi setelah keputusan Syuriah NU tahun 1969 dan Keputusan Ulama Terbatas tahun 1972 serta sosialisasi para Kiai, pola pikir masyarakat terhadap program KB saat ini bisa dibilang berubah dan diterima.

Sejalan dengan gerakan masyarakat tentang pengendalian sampah yang diinisiasi lembaga negara maupun organisasi masyarakat. Pemerintah juga diharapkan mampu memfasilitasi pelatihan-pelatihan dalam mengelola sampah serta menyiapakan fasilitas infrastruktur berkelanjutan yang dijalankan secara profesional. Masyarakat diberikan pengetahuan untuk memilah jenis sampah di rumahnya dan membawanya ke bank sampah. Serta yang harus menjadi perhatian bersama pemerintah, masyarakat, perusahaan maupun industri-industri harus terlibat berkolaborasi dan mendapatkan kontrol dalam mengelola limbah produksinya. Sehingga gerakan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sebagian kelompok terhadap keberlanjutan lingkungan yang baik. Akan tetapi semua pihak yang memiliki kepentingan bersama.

Apakah nantinya rekomendasi Munas Ulama NU akan kembali menjadi pelopor peran bersama masyarakat umum? Khusunya warga nahdliyin dalam menggemakan perang terhadap sampah? Kita lihat saja, terkadang lebih mudah mengatakan dari pada melakukanya bukan?


Riki Asiansyah – Seni tablig Seniman NU